BENGKULU UTARA — Angka tersebut setara dengan lama waktu warga menempuh pendidikan hingga kelas VIII atau sekitar dua tahun pertama di bangku SMP. Artinya, secara rata-rata, penduduk di kabupaten ini belum menyelesaikan jenjang pendidikan menengah pertama.
Meski masih di bawah standar regional dan nasional, capaian ini menunjukkan adanya perbaikan. Sepanjang 2025, RLS Bengkulu Utara tumbuh 0,03 tahun atau 0,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 8,32 tahun. Dalam lima tahun terakhir, angkanya naik 0,48 tahun atau sekitar 6,1 persen.
Posisi Bengkulu Utara di antara 9 Kabupaten/Kota
Jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Bengkulu, posisi Bengkulu Utara masih tertinggal. Kabupaten ini menempati urutan kedelapan dari total sepuluh kabupaten/kota yang datanya dirilis BPS.
Kota Bengkulu menjadi daerah dengan capaian pendidikan tertinggi di provinsi tersebut, dengan RLS mencapai 11,95 tahun. Angka itu bahkan melampaui rata-rata nasional. Disusul Kabupaten Bengkulu Selatan yang mencatatkan RLS 9,6 tahun, dan Kabupaten Rejang Lebong di angka 9,05 tahun.
Kemudian Kabupaten Kaur dengan 8,71 tahun dan Kabupaten Mukomuko 8,65 tahun. Sementara itu, posisi terendah ditempati Kabupaten Bengkulu Tengah dengan RLS hanya 7,94 tahun.
Mengapa Angka Ini Penting bagi Warga?
RLS merupakan indikator kunci untuk mengukur kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Angka yang rendah mencerminkan masih banyaknya penduduk yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Kondisi ini berimplikasi langsung pada daya saing tenaga kerja lokal. Rendahnya tingkat pendidikan rata-rata kerap berkorelasi dengan terbatasnya akses terhadap pekerjaan formal dan pendapatan yang lebih baik.
Perbaikan yang terjadi dalam lima tahun terakhir, meski bertahap, menandakan adanya upaya yang berjalan di lapangan. Namun, percepatan diperlukan agar ketertinggalan dengan daerah lain di Provinsi Bengkulu tidak semakin melebar.
Apa Dampaknya bagi Pemerintah Daerah?
Angka ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kabupaten. Kebijakan yang menyasar peningkatan angka partisipasi sekolah, terutama di jenjang menengah atas, menjadi krusial untuk didorong.
Selain itu, program pendidikan kesetaraan seperti Paket B dan Paket C bisa menjadi salah satu solusi bagi warga yang sudah terlanjur bekerja namun ingin melanjutkan pendidikan. Tanpa intervensi yang tepat, kesenjangan kualitas SDM antara Bengkulu Utara dengan daerah tetangga berpotensi terus berlanjut.
