BENGKULU — Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Bengkulu Cynthia Eveline Jonathans memaparkan capaian itu dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pengesahan STNK, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), SWDKLLJ, dan Opsen PKB. Rakor berlangsung di Aula PT Jasa Raharja Cabang Bengkulu, Kota Bengkulu, Senin (12/10/2026).
Realisasi SWDKLLJ periode Januari–September 2026 tercatat Rp32.572.881.100. Angka itu tumbuh 61,92 persen dibanding periode Januari–September 2025. Secara rata-rata, penerimaan mencapai sekitar Rp3,62 miliar per bulan.
Kota Bengkulu Penyumbang Terbesar Penerimaan SWDKLLJ
Dari total penerimaan tersebut, Kota Bengkulu menjadi daerah dengan kontribusi terbesar. "Realisasi SWDKLLJ periode Januari–September saat ini mencapai Rp32.572.881.100, dengan kontribusi penyumbang tertinggi berasal dari Kota Bengkulu," ujar Cynthia.
Rakor itu dihadiri Direktur Lalu Lintas Polda Bengkulu Kombes Pol. M. Hasan, Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Bengkulu Cynthia Eveline Jonathans, serta para kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu. Pertemuan membahas evaluasi realisasi SWDKLLJ sekaligus upaya mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan dan pengesahan STNK.
Pemutihan Pajak Kendaraan Jadi Pemicu Kenaikan
Program pemutihan pajak kendaraan bermotor berlangsung Mei hingga September 2026. Program itu memberi kesempatan kepada masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan mereka. Kenaikan penerimaan terjadi di tengah pelaksanaan program tersebut.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menilai capaian ini tidak terlepas dari antusiasme masyarakat memanfaatkan program pemutihan. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi yang terlibat dalam optimalisasi penerimaan SWDKLLJ.
"Tentu kita sangat mengapresiasi capaian ini. Terlebih lagi, peningkatan tajam pada SWDKLLJ terbukti dipicu oleh efektivitas program pemutihan pajak yang kita gelar kemarin," kata Herwan.
Sinergi Pemprov, Polda, dan Bapenda Jadi Kunci
Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama kepolisian, Jasa Raharja, dan Bapenda kabupaten/kota diharapkan terus memperkuat sinergi. Fokusnya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak serta pengesahan STNK.
Capaian hingga September 2026 menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait. Optimalisasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong tertib administrasi kendaraan bermotor dan memastikan kewajiban SWDKLLJ terpenuhi sesuai ketentuan.
Pemerintah daerah berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan dan memenuhi kewajiban administrasi terus meningkat.
