SELUMA — Keterlambatan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp77 miliar membuat Pemerintah Kabupaten Seluma harus menunda sejumlah program prioritas. Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Deddy Ramdhani, menyatakan dana tersebut sangat vital untuk menopang pembangunan infrastruktur dan membayar tagihan kepada penyedia jasa atau pihak ketiga yang sudah jatuh tempo.
“Dana ini sangat penting bagi daerah, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta menyelesaikan pembayaran kepada pihak ketiga yang sampai sekarang belum terselesaikan,” kata Deddy.
Pemkab Seluma tidak tinggal diam. Deddy mengungkapkan pihaknya telah berulang kali menyampaikan permohonan resmi secara tertulis. Surat-surat tersebut dikirimkan langsung ke pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai bentuk desakan agar penyaluran DBH segera direalisasikan.
“Kami sudah beberapa kali menyampaikan surat, baik kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, agar dana bagi hasil ini segera disalurkan,” ujar Deddy.
Total DBH yang belum diterima Kabupaten Seluma mencapai kurang lebih Rp77 miliar. Rinciannya, kewajiban transfer dari Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar Rp26 miliar, sementara dari pemerintah pusat mencapai Rp51 miliar. Angka ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama daerah yang diandalkan untuk menutup belanja pembangunan.
Dengan belum masuknya dana tersebut, sejumlah proyek fisik dan pembayaran honorarium atau tagihan vendor terpaksa molor. Kondisi ini menjadi tekanan tersendiri bagi keuangan daerah yang sudah memiliki rencana belanja ketat.
Keterlambatan ini berpotensi menghambat proyek-proyek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti perbaikan jalan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, para kontraktor atau penyedia barang dan jasa yang sudah bekerja juga harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan hak pembayaran mereka.
Pemkab Seluma berharap ada respons cepat dari pemerintah di atasnya. Pasalnya, semakin lama dana tertahan, semakin besar pula dampak yang dirasakan oleh pelaksanaan pembangunan di daerah.