BENGKULU — Dinas Sosial Kota Bengkulu bersama UPT Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial bergerak menjemput anak-anak yang sudah tidak lagi bersekolah. Sasaran utama adalah anak yang ditemukan di jalanan dan sejumlah sudut Kota Bengkulu, yang dinilai rentan putus sekolah karena kondisi keluarga.
Kuota Sekolah Rakyat di kota itu naik menjadi 138 siswa. Penambahan kuota dibarengi pendekatan langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi setiap anak dan mencari solusi agar mereka bisa kembali menempuh pendidikan.
Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu Afriyenita menegaskan persoalan anak putus sekolah tidak semata-mata berkaitan dengan angka statistik. Di lapangan, kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ekonomi keluarga, kerentanan keluarga, hingga lingkungan sosial.
Karena itu, pemerintah memilih turun langsung mendatangi anak-anak yang sudah tidak bersekolah, bukan menunggu mereka datang ke kantor.
"Jangan sampai kemiskinan hari ini membuat anak-anak kita kehilangan masa depan. Pendidikan adalah salah satu jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan," kata Afriyenita di Bengkulu, Rabu.
Afriyenita menyebut anak yang sudah putus sekolah harus segera dijangkau dan dibantu agar kembali memperoleh pendidikan. Pemkot Bengkulu tidak ingin kondisi ekonomi keluarga menjadi alasan anak kehilangan kesempatan belajar.
Pendekatan jemput bola menyasar anak-anak yang selama ini luput dari pendataan sekolah. Petugas mendatangi mereka secara langsung untuk memetakan kebutuhan masing-masing anak sebelum diarahkan ke layanan pendidikan yang sesuai.
Sekolah Rakyat menjadi salah satu jalur yang disiapkan menampung mereka. Dengan kuota 138 siswa, daya tampung bertambah dibanding periode sebelumnya.
Setelah terjangkau, anak-anak itu akan diarahkan ke layanan pendidikan yang tersedia. Dinas Sosial bersama UPT Kemensos memastikan proses pendampingan berjalan, agar anak tidak kembali putus sekolah di tengah jalan.
Pemkot Bengkulu menargetkan penanganan tidak berhenti pada penjaringan. Pemetaan kondisi keluarga tetap dilakukan sebagai dasar bantuan lanjutan, sehingga persoalan ekonomi yang menjadi akar putus sekolah turut ditangani.