BENGKULU — Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik lima pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan pada Jumat (23/10). Rotasi terbesar terjadi di kursi Sekretaris Jenderal, dengan Astera Primanto Bhakti menggantikan Robert Leonard Marbun. Pelantikan menyentuh posisi strategis mulai dari Dirjen Perbendaharaan hingga Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak.
Pelantikan berlangsung di kantor pusat Kementerian Keuangan. Suahasil menyebut perombakan posisi sebagai bagian dari upaya institusinya beradaptasi dan memperkuat organisasi di tengah tuntutan fiskal yang makin kompleks.
"Momentum ini menjadi saat melihat estafet kepemimpinan untuk menjaga dan meneruskan legacy pengabdian kita semua," ujar Suahasil saat memberi sambutan dalam acara pelantikan.
Selain kursi Sekjen, empat posisi lain ikut diisi nama baru. Berikut daftar lengkapnya:
Kursi Sekretaris Jenderal Kemenkeu tercatat berputar cepat. Robert Leonard Marbun sendiri baru dilantik oleh Menteri Keuangan periode 2025-2026 Purbaya Yudhi Sadewa pada 27 Maret 2026.
Artinya, posisi nomor dua di Kemenkeu itu kembali berganti tangan dalam rentang waktu kurang dari setahun. Pola rotasi cepat di jajaran pimpinan tinggi madya kerap dibaca pasar sebagai sinyal prioritas kebijakan yang bergeser, terutama menyangkut pengelolaan kas negara dan pengawasan penerimaan pajak.
Sekjen Kemenkeu memegang koordinasi administrasi seluruh unit eselon I, termasuk Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nama yang duduk di kursi ini ikut menentukan kecepatan eksekusi kebijakan fiskal, mulai dari pencairan belanja negara hingga penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat.
Posisi Dirjen Perbendaharaan yang kini diisi Tri Budhianto bertanggung jawab atas arus kas pemerintah, termasuk penempatan dana di perbankan dan penerbitan surat berharga negara. Bagi pelaku pasar obligasi, gaya pengelolaan kas di bawah pejabat baru akan tercermin pada strategi lelang SBN dan likuiditas perbankan.
Di sisi penerimaan, Neilmaldrin Noor masuk sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak. Peran ini bersinggungan langsung dengan agenda kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pengawasan, isu yang sensitif bagi dunia usaha karena menyangkut kepastian iklim investasi.
Nufransa Wira Sakti kini menakhodai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, unit yang mengatur transfer ke daerah. Bagi pemerintah daerah, sosok ini menentukan ritme penyaluran dana transfer dan evaluasi kinerja keuangan regional.
Hidayat Amir mengisi posisi Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional. Posisi tersebut relevan mengingat tekanan eksternal terhadap rupiah dan kebutuhan menjaga kepercayaan investor asing terhadap surat utang Indonesia.
Kementerian Keuangan belum merinci agenda prioritas masing-masing pejabat baru. Namun arah kebijakan fiskal tahun depan, termasuk target penerimaan dan belanja, akan menjadi ujian pertama bagi formasi pimpinan yang baru dilantik.