BENGKULU — Bulog Bengkulu menyatakan kesiapan logistik untuk menyalurkan bantuan beras pemerintah kepada 270.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di 10 kabupaten dan kota. Seluruh stok beras yang akan didistribusikan telah melalui pemeriksaan kualitas sesuai standar yang ditetapkan pemerintah pusat.
Penyaluran Tunggu Surat Penugasan Bapanas
Kepala Bulog Bengkulu, Dody, mengatakan pihaknya masih menunggu penerbitan surat penugasan resmi dari Badan Pangan Nasional. "Kalau Bapanas sudah terbitkan surat penugasan, kita pastikan bantuan akan segera disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima," ujarnya.
Setelah surat tersebut keluar, distribusi akan dilakukan secara bertahap ke seluruh wilayah. Mekanisme penyaluran telah disiapkan agar bantuan tiba tepat waktu di tangan penerima.
Beras Saja, Tanpa Minyak Goreng
Berbeda dengan paket bantuan pangan pada periode sebelumnya, penyaluran kali ini hanya berisi komoditas beras. Minyak goreng tidak termasuk dalam daftar komoditas yang akan dibagikan kepada 270 ribu KPM di Bengkulu.
Keputusan ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat yang menyesuaikan kebutuhan pokok dan ketersediaan anggaran untuk program bantuan pangan tahun berjalan.
Target: Jaga Daya Beli di Tengah Tekanan Ekonomi
Pemerintah menargetkan bantuan beras ini dapat menjaga daya beli masyarakat kelas bawah. Melalui penyaluran bantuan pangan ini, pemerintah berharap dapat memperkuat ketahanan pangan rumah tangga serta membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga penerima manfaat di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih dihadapi.
Bantuan ini menyasar keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan telah diverifikasi oleh pemerintah daerah setempat.
Stok Aman untuk Seluruh Wilayah Bengkulu
Bulog Bengkulu memastikan ketersediaan stok beras dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan penyaluran. Tidak ada kendala pasokan yang dilaporkan dari gudang-gudang Bulog di daerah.
Distribusi akan menjangkau seluruh kabupaten dan kota, termasuk wilayah terpencil yang selama ini membutuhkan penanganan logistik khusus. Pemerintah daerah diharapkan turut mengawal proses penyaluran agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
