KEPAHIANG — Tahapan awal pengembangan panas bumi di Kabupaten Kepahiang resmi masuk ke pekerjaan fisik. Prioritas saat ini bukan pengeboran, melainkan penguatan badan jalan, pengamanan lereng, perbaikan drainase, serta perkuatan atau penggantian jembatan menuju lokasi sumur yang direncanakan.
Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP. menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan akses ini tidak bisa berjalan sendiri. Ia meminta seluruh unsur Forkopimda, perangkat daerah, perusahaan, dan masyarakat bahu-membahu agar pekerjaan berjalan aman, tepat waktu, dan tidak memicu konflik sosial.
"Keberhasilan pembangunan akses jalan dan jembatan menuju lokasi pengeboran memerlukan sinergi seluruh unsur Forkopimda, perangkat daerah, perusahaan dan masyarakat," kata Bupati dalam sambutannya, Jumat (14/8/2026).
Target Kapasitas 110 MW dan Operasi Komersial 2030
Manager PLN UPP Sumbagsel 2 (SBS 2) Adi Saputro memaparkan, proyek ini dirancang mencapai kapasitas akhir 2x55 megawatt (MW). Namun pada tahap awal, pengembangan baru ditargetkan sebesar 30 MW dengan harapan mulai beroperasi secara komersial pada 2030.
Jika nanti beroperasi penuh di angka 110 MW, pembangkit listrik tenaga panas bumi ini diproyeksikan menghasilkan sekitar 867 GWh listrik per tahun. Energi ini akan memperkuat bauran energi baru terbarukan dalam sistem kelistrikan Sumatera.
Dampak Ekonomi untuk Warga Lokal
Adi Saputro menyebut pengembangan panas bumi tidak sekadar soal pasokan listrik. Ia menekankan potensi efek berganda bagi perekonomian masyarakat Kepahiang, mulai dari terbukanya lapangan kerja lokal hingga peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar proyek.
"Pengembangan panas bumi tidak hanya memberikan manfaat dari sisi penyediaan energi, tetapi juga berpotensi memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat Kepahiang," ujarnya.
Manfaat sosial juga digulirkan lewat program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Salah satunya bernama BENDERANG (Berdaya dan Sejahtera Warga Air Sempiang) di Desa Air Sempiang, Kecamatan Kabawetan, yang fokus meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan pelaku UMKM setempat.
Penerimaan Negara dan Daerah dari Skema PNBP
Selain dampak langsung ke warga, proyek ini berpotensi menambah penerimaan kas negara dan daerah. Hal tersebut berasal dari skema penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta bonus produksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
PLN memastikan pengembangan WKP Kepahiang masih berada pada tahap penyelesaian perizinan, pengadaan lahan, dan persiapan infrastruktur. Pengeboran eksplorasi belum dimulai, dan pekerjaan sipil peningkatan akses menuju lokasi wellpad KPH-A, KPH-B, dan KPH-C menjadi langkah terdekat yang dieksekusi.
Bupati Kepahiang berharap seluruh tahapan pengembangan berjalan lancar dan mendukung masuknya investasi jangka panjang. Ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan dan keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap prosesnya.
"Pengembangan PLTP Kepahiang diharapkan menjadi investasi jangka panjang yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah dengan tetap mengedepankan keberlanjutan lingkungan serta keterlibatan masyarakat lokal," kata Bupati.
