BENGKULU — Manajer Communication Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, menyatakan penegakan hukum menjadi langkah penting dalam memastikan BBM subsidi tepat sasaran. Pernyataan itu disampaikan di Jayapura, Sabtu, merespons proses hukum yang berjalan di Ambon.
Tidak cukup hanya mengandalkan aparat, Pertamina juga memperkuat pengawasan di seluruh wilayah kerjanya yang mencakup Papua dan Maluku. Koordinasi dengan aparat penegak hukum terus dilakukan jika ditemukan indikasi pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi.
"Kami berharap penindakan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi dapat memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga penyaluran betul-betul dinikmati oleh pengguna yang berhak," kata Ispiani.
Kasus di Ambon: Dua SPBU Jadi Sasaran Pemeriksaan
Pelanggaran yang dimaksud ditemukan di Kota Ambon, Maluku. Polda Maluku melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus kini menindak dugaan penyalahgunaan Pertalite di wilayah tersebut.
Pertamina menghormati proses investigasi yang dilakukan aparat. Perusahaan juga melakukan pemeriksaan internal atas transaksi dan rekaman kamera pengawas di dua SPBU yang menjadi lokasi dugaan penyalahgunaan.
"Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga BBM bersubsidi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Pengawasan juga diperlukan agar distribusi Pertalite tetap berjalan sesuai ketentuan pemerintah," ujar Ispiani.
Pengawasan Diperketat di Papua Maluku
Kasus Ambon menjadi alarm bagi Pertamina untuk mengevaluasi penyaluran di daerah lain. Ispiani menyebut sinergi dengan aparat penegak hukum adalah kunci utama dalam berbagai kasus pelanggaran yang terungkap.
Pengawasan tidak hanya berhenti pada pengecekan berkala. Pertamina akan menindaklanjuti setiap laporan atau indikasi penyelewengan yang muncul di lapangan, termasuk dari masyarakat.
Apa Artinya bagi Masyarakat yang Berhak?
Penindakan ini diharapkan membuat harga BBM bersubsidi benar-benar dinikmati konsumen yang memenuhi ketentuan. Kebocoran distribusi—misalnya penjualan ke industri atau pihak yang tidak berhak—berdampak langsung pada ketersediaan pasokan untuk masyarakat luas.
Pertamina mengajak warga untuk ikut mengawasi penyaluran BBM subsidi di lingkungannya. Jika menemukan dugaan penyalahgunaan, laporan dapat disampaikan ke aparat penegak hukum setempat atau kanal resmi Pertamina.
