BENGKULU TENGAH — Dugaan penyelewengan dana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Bengkulu Tengah mulai menarik perhatian kelompok mafia. Praktik mark-up anggaran dan penggelembungan biaya operasional diduga menjadi modus utama yang mengakibatkan kerugian negara hingga miliaran rupiah.
Awal Mula: Laporan Warga yang Memicu Penyelidikan
Informasi awal menyebutkan bahwa temuan ini berawal dari laporan warga yang mencurigai kejanggalan dalam pengelolaan dana di sejumlah lembaga PAUD dan PKBM. Beberapa laporan mengindikasikan adanya selisih signifikan antara anggaran yang dicairkan dengan realisasi kegiatan di lapangan.
Lembaga PAUD di beberapa kecamatan, misalnya, tercatat menerima dana operasional yang tidak sebanding dengan jumlah peserta didik. Hal serupa juga terjadi di PKBM yang melayani program kesetaraan dan kursus keterampilan.
Proses: Bagaimana Kelompok Mafia Mulai Bergerak?
Alih-alih memperbaiki tata kelola, celah administratif ini justru mulai dilirik oleh oknum yang diduga memiliki jaringan luas. Mereka memanfaatkan lemahnya pengawasan dan sistem verifikasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) di tingkat dinas pendidikan setempat.
Modus operandi yang terendus antara lain memalsukan jumlah tenaga pengajar honorer, menggelembungkan biaya pembelian alat peraga, serta merekayasa daftar hadir peserta didik. Praktik ini memungkinkan dana negara mengalir ke rekening yang tidak bertanggung jawab.
Kerugian Negara dan Dampak ke Warga
Meski angka pasti masih dalam pendalaman, sumber internal menyebutkan potensi kerugian negara dari praktik ini bisa mencapai miliaran rupiah per tahun. Dampak paling nyata dirasakan oleh tenaga pengajar honorer yang kerap menerima gaji tidak sesuai nominal yang dianggarkan.
Selain itu, kualitas layanan pendidikan di PAUD dan PKBM ikut terdegradasi. Bantuan operasional yang seharusnya digunakan untuk peningkatan kompetensi guru dan pengadaan fasilitas belajar justru menguap ke kantong pribadi.
Apa Langkah Selanjutnya?
Hingga saat ini, pihak Kepolisian Daerah Bengkulu dikabarkan mulai mengumpulkan data awal dan melakukan koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelusuran dokumen anggaran dan audit forensik terhadap beberapa lembaga PAUD dan PKBM menjadi prioritas.
Belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan setempat. Namun, publik dan para pegiat pendidikan di Bengkulu Tengah mendesak agar proses hukum berjalan transparan dan tidak ada upaya untuk menutup-nutupi kasus ini.
