BENGKULU — Jakarta, Liputan6.com — Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengkritik sistem perekonomian nasional yang dinilainya tidak berpihak pada mayoritas rakyat. Pernyataan itu disampaikan saat penutupan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Menurut data yang diterima Prabowo dua bulan setelah dilantik, produk domestik bruto (PDB) Indonesia tumbuh sekitar 35 persen secara kumulatif dalam tujuh tahun. Namun, angka kemiskinan tidak menurun. “Saya merasa ditohok waktu saya jadi Presiden. Kenyataan bahwa setelah tujuh tahun tumbuh 5 persen, masa penduduk miskin tambah? Negara tambah kaya, rakyat miskin tambah,” katanya.
Kelas Menengah Justru Menyusut di Tengah Ekspansi Ekonomi
Prabowo menyoroti fenomena lain yang tak kalah mengkhawatirkan: kelompok kelas menengah yang sebelumnya berhasil keluar dari garis kemiskinan justru kembali terpuruk. “Yang kelas menengah yang tadinya lepas dari kemiskinan, turun saudara-saudara. Katanya negara tambah kaya 30 persen, kok rakyat miskin tambah, kemudian kelas menengah berkurang?” ujarnya.
Presiden menegaskan bahwa data ini menunjukkan kegagalan distribusi hasil pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis berarti kesejahteraan merata. “Ini kan sesuatu yang aneh, yang anomali,” imbuhnya.
Koreksi Sistem: Hanya Segelintir yang Menikmati
Prabowo menilai akar persoalan terletak pada sistem ekonomi yang keliru. Ia menekankan bahwa jika jumlah penduduk miskin bertambah dan kelas menengah menyusut, maka hanya segelintir pihak yang menikmati kue pertumbuhan. “Akhirnya harus kita lihat bahwa ini berarti sistem kita keliru. Sistem ini keliru, karena apa? Kalau orang miskin tambah, yang menengah juga berkurang, berarti yang menikmati pertumbuhan ini hanya segelintir orang saja,” jelasnya.
Pernyataan ini menjadi kritik paling keras dari seorang presiden terhadap sistem ekonomi yang berjalan selama ini. Prabowo secara eksplisit menyebut bahwa kemakmuran tidak akan terwujud dengan sistem yang meninggalkan ketimpangan.
Komitmen Penuhi Sumpah: Keadilan untuk Rakyat
Di hadapan para kiai dan pengurus NU, Prabowo menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola ekonomi. Ia mengaitkan langkah ini dengan sumpah jabatan yang diucapkan saat dilantik sebagai presiden. “Ini yang saya yakini, dan ini yang akan saya kerjakan untuk saya penuhi sumpah saya kepada rakyat, untuk menjaga kepentingan rakyat sesuai dengan sumpah saya waktu saya dilantik,” pungkasnya.
Pernyataan ini muncul di tengah tekanan publik terhadap daya beli masyarakat dan melambungnya harga kebutuhan pokok. Belum ada rincian kebijakan konkret yang disampaikan Prabowo dalam pidato tersebut, namun ia memastikan akan melakukan koreksi struktural agar hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
