BENGKULU UTARA — Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) resmi meluncurkan program pengembangan perhutanan sosial yang didanai oleh lembaga internasional. Anggaran sebesar Rp23,55 miliar dialokasikan untuk mendorong ekonomi masyarakat sekitar hutan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Kepala DLHK Provinsi Bengkulu, Safnizar, mengatakan program ini merupakan investasi baru dari luar negeri yang menyasar dua daerah. “Ini anggaran baru lagi dari luar negeri, pelaksanaannya sebagian di Bengkulu Utara, dan sebagian lagi di Rejang Lebong,” ujarnya.
Dana Disalurkan Melalui Dua Lembaga Pendamping
Menurut Safnizar, dana tersebut tidak langsung dikelola oleh pemerintah daerah, melainkan disalurkan melalui lembaga pendamping. Di Bengkulu Utara, pendampingan dilakukan oleh KKI Warsi, sementara di Kabupaten Rejang Lebong ditangani oleh AKAR Global Initiative.
Setiap lembaga pendamping bertugas memastikan anggaran benar-benar digunakan sesuai kebutuhan kelompok pengelola kawasan di masing-masing wilayah. “Karena setiap lokasi atau sasaran program, setiap kelompok, setiap masyarakat kan beda-beda kebutuhannya,” jelas Safnizar.
Tiga Desa di Bengkulu Utara Jadi Prioritas
Untuk tahap awal, program ini menyasar tiga desa di Kabupaten Bengkulu Utara, yakni Desa Lemo Nakai, Desa Tanah Hitam, dan Desa Hulu Palik. Ketiga desa ini masuk dalam kawasan perhutanan sosial yang selama ini dikelola oleh kelompok masyarakat setempat.
Peluncuran program ditandai dengan pengesahan rencana aksi Integrated Area Development-Akselerasi Sadar Alam (IAD-ASA) serta kick off meeting Program Blended Finance Model (BFM) yang digelar di Bengkulu Utara. Langkah ini menjadi sinyal bahwa pendanaan internasional mulai mengalir dan siap diimplementasikan.
Potensi Ekonomi dan Lingkungan Berjalan Beriringan
Perhutanan sosial selama ini menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk memberikan akses legal kepada masyarakat mengelola hutan negara. Dengan adanya tambahan dana internasional, diharapkan masyarakat tidak hanya menjaga hutan, tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi langsung, seperti hasil hutan non-kayu, agroforestri, atau ekowisata.
Safnizar berharap program ini bisa menjadi model pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Bengkulu. “Anggaran yang telah dialokasikan, diharapkan dapat betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan,” pungkasnya.
