BENGKULU — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Zulhendri, menyatakan tidak ada laporan dari masyarakat mengenai anak usia sekolah yang kehilangan hak pendidikan akibat daya tampung. Hal ini menjadi indikator utama bahwa proses distribusi peserta didik berjalan tanpa hambatan berarti.
360 Calon Siswa Distribusi ke SMA dan SMK Negeri
Berdasarkan data Dikbud Provinsi Bengkulu, sekitar 360 calon siswa mengambil formulir distribusi untuk memperoleh penempatan di sekolah yang masih memiliki kuota. Setelah menerima rekomendasi dari Dinas Pendidikan, seluruh peserta kemudian melakukan pendaftaran secara mandiri ke sekolah yang telah ditentukan.
Untuk jenjang SMA, distribusi difokuskan ke lima sekolah di Kota Bengkulu yang masih memiliki daya tampung, yakni SMAN 1, SMAN 4, SMAN 8, SMAN 9, dan SMAN 12 Kota Bengkulu. Sementara itu, bagi calon siswa yang memilih pendidikan kejuruan, Dinas mengarahkan pendaftaran ke SMKN 4, SMKN 5, SMKN 6, dan SMKN 7 Kota Bengkulu.
Alternatif PJJ dan SMK Terbuka Bagi yang Tak Tertampung di Sekolah Reguler
Dikbud juga menyediakan alternatif pendidikan melalui Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) atau SMK Terbuka yang berinduk di SMAN 11 Kota Bengkulu. Program ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tetap memperoleh layanan pendidikan dengan sistem pembelajaran jarak jauh, namun tetap mendapatkan ijazah dari SMAN 11 Kota Bengkulu.
"Hingga berakhirnya seluruh proses SPMB tahun 2026, tidak ada laporan dari masyarakat yang menyampaikan anaknya belum mendapatkan sekolah. Artinya, proses distribusi yang kami lakukan berjalan dengan baik dan seluruh calon siswa telah mengikuti penempatan sesuai rekomendasi yang diberikan," ujar Zulhendri, Rabu (8/7).
Distribusi Merata Hingga ke Seluruh Kabupaten
Zulhendri menambahkan, keberhasilan distribusi peserta didik tidak hanya terjadi di Kota Bengkulu, tetapi juga di seluruh kabupaten di Provinsi Bengkulu. Kebijakan distribusi ini merupakan langkah untuk memastikan tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan hak memperoleh pendidikan akibat keterbatasan daya tampung di sekolah tertentu.
