BENGKULU — Proyeksi tersebut merupakan hasil analisis awal yang melibatkan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelum DSI resmi beroperasi. Angka itu diasumsikan dengan kurs Rp17.700 per dolar AS dan menjadi target awal pengelolaan entitas anyar bentukan Danantara tersebut.
Peluncuran DSI digelar di Wisma Danantara, Jakarta, pada Senin (24/8). CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa pembentukan DSI tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi regulator yang sudah ada.
"DSI ini bukan bertujuan menambah lapisan birokrasi, atau bukan pula menggantikan peran dari regulator. Ini harus kita garis bawahi. Seluruh fungsi perizinan, pengaturan, dan pengawasan tetap berada pada kementerian atau lembaga yang berwenang," ujar Rosan dalam acara peluncuran tersebut.
Integrasi Data Ekspor Jadi Langkah Awal
Implementasi DSI akan berjalan bertahap. Pada fase pertama, fokus utama adalah menyatukan data ekspor nasional dan melakukan analisis hingga level transaksi. Langkah ini menjadi fondasi untuk mendeteksi celah nilai yang selama ini hilang atau tidak tercatat dengan baik.
Tahap berikutnya, DSI akan memperluas kapasitas pemantauan dan verifikasi. Beberapa instrumen yang disiapkan mencakup pelacakan pergerakan kapal, validasi negara tujuan pengiriman, hingga rekonsiliasi Devisa Hasil Ekspor (DHE). Semua ini dirancang untuk menutup kebocoran penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
Peran Baru sebagai Perantara Tunggal
Dalam mandatnya, DSI nantinya akan bertindak sebagai perantara tunggal untuk komoditas yang masuk dalam pengawasannya. Meski demikian, Rosan memastikan hubungan komersial yang telah terjalin antara penjual dan pembeli tidak akan terganggu.
Kontrak dagang yang sudah berjalan tetap dipertahankan. DSI hanya memastikan setiap transaksi tercatat dan nilai ekonominya bisa dioptimalkan untuk kepentingan nasional, bukan memotong rantai bisnis yang sudah eksis.
"Pada akhirnya, tujuan DSI adalah agar nilai ekonomi dari sumber daya alam strategis Indonesia dapat dicatat dan dioptimalkan dengan lebih baik bagi kepentingan perekonomian nasional dan masyarakat Indonesia," pungkas Rosan.
Komoditas yang Jadi Prioritas Awal
Ada tiga sektor yang menjadi konsentrasi awal DSI. Batu bara menjadi komoditas dengan volume ekspor terbesar dan historis fluktuasi harga yang tinggi. CPO menyusul sebagai penyumbang devisa utama dari sektor perkebunan. Ferroalloy, yang merupakan produk turunan nikel, dipilih karena nilai tambahnya yang signifikan di pasar global.
Pemilihan ketiga komoditas ini bukan tanpa alasan. Ketiganya memiliki rantai pasok yang panjang dan kerap menghadapi masalah ketidaksesuaian data antara volume yang dikirim, harga yang dilaporkan, dan realisasi devisa yang masuk ke dalam negeri.
Dengan adanya DSI, pemerintah ingin memastikan setiap ton komoditas yang keluar dari pelabuhan Indonesia memberikan kontribusi maksimal terhadap kas negara. Langkah ini juga sejalan dengan upaya memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar komoditas internasional.
