BENGKULU TENGAH — Ombudsman RI mulai menyisir layanan publik di 10 kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu. Daerah pertama yang masuk radar adalah Bengkulu Tengah, menyusul pertemuan antara Pimpinan Ombudsman RI, Abdul Ghoffar, dengan Bupati Rachmat Riyanto di ruang kerja bupati, Selasa (28/7/2026).
Abdul Ghoffar menjelaskan bahwa proses penilaian tidak hanya menyentuh dokumen administrasi. Tim Ombudsman akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek implementasi nyata pelayanan kepada masyarakat.
"Mulai besok tim Ombudsman Perwakilan Bengkulu akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan survei sekaligus audit terhadap berbagai layanan publik," ujar Abdul Ghoffar dalam audiensi tersebut.
Lima indikator utama yang menjadi sorotan: kelengkapan standar pelayanan, mekanisme pengaduan, transparansi informasi, kemudahan akses warga, hingga kesesuaian prosedur dengan aturan. Hasil akhirnya akan dituangkan dalam opini Ombudsman yang menggambarkan kualitas layanan di masing-masing daerah.
Bupati Rachmat Riyanto menyambut positif rencana audit tersebut. Ia menilai kegiatan ini bukan sekadar proses penilaian, melainkan sarana pembinaan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
"Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menyambut baik pelaksanaan audit pelayanan publik ini. Kami memandang kegiatan ini sebagai bentuk evaluasi yang sangat positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," kata Rachmat.
Seluruh OPD di lingkungan Pemkab Bengkulu Tengah sudah diingatkan untuk memastikan pelayanan berjalan cepat, mudah, transparan, dan ramah. Bupati menekankan bahwa pelayanan prima menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan warganya.
Hasil evaluasi dari Ombudsman nantinya menjadi dasar penyusunan opini resmi. Daerah dengan kepatuhan tinggi akan mendapat opini positif, sementara temuan pelanggaran standar akan dicatat sebagai