BENGKULU — Ketua Pansus PAD DPRD Kota Bengkulu, Pudi Hartono, menyayangkan lambannya respons Pemerintah Kota Bengkulu dalam menindaklanjuti pembahasan bersama terkait optimalisasi pendapatan daerah. Padahal, sejak pansus dibentuk, berbagai kajian telah dilakukan untuk mengidentifikasi persoalan yang menyebabkan penerimaan daerah belum optimal.
Evaluasi Pajak dan Retribusi Belum Ditindaklanjuti
Pudi Hartono menjelaskan, kajian yang telah dilakukan Pansus PAD meliputi evaluasi sektor pajak daerah, retribusi, hingga menggali potensi sumber PAD baru yang dinilai masih dapat dikembangkan. Namun, hingga saat ini, sejumlah rekomendasi yang telah disusun belum dibahas secara intensif bersama pemerintah daerah.
“Kalau memang pemerintah serius, seharusnya hasil kerja yang sudah dilakukan DPRD didukung dan dibahas bersama. Jangan sampai upaya yang telah dilakukan pansus tidak mendapat tindak lanjut,” ujar Pudi, Rabu (8/7).
Pansus Bukan Ajang Mencari Kesalahan
Menurut Pudi, keberadaan Pansus PAD tidak boleh hanya menjadi agenda formalitas tanpa menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi daerah. Ia menegaskan bahwa tujuan utama pansus adalah mencari solusi agar pendapatan asli daerah terus meningkat, bukan mencari kesalahan pihak tertentu.
“Tujuan kami bukan untuk menyalahkan siapa pun, tetapi bagaimana PAD Kota Bengkulu dapat meningkat. Karena itu dibutuhkan komitmen dan sinergi antara legislatif dan eksekutif,” tegasnya.
Mengapa PAD Kota Bengkulu Krusial?
Peningkatan PAD dinilai menjadi salah satu kunci dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pudi mengingatkan bahwa di tengah meningkatnya kebutuhan anggaran daerah, seluruh potensi pendapatan harus dikelola secara optimal melalui kerja sama semua pihak.
Pansus PAD DPRD Kota Bengkulu memastikan tetap melanjutkan tugasnya hingga menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah. DPRD pun berharap Pemerintah Kota Bengkulu segera merespons ajakan pembahasan bersama agar strategi peningkatan PAD dapat segera diwujudkan demi memperkuat kemandirian fiskal daerah.
