BENGKULU — Antrean panjang kendaraan pengangkut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kembali terjadi di sejumlah pabrik di Kabupaten Mukomuko. Para petani mengeluhkan terbatasnya penerimaan buah sawit oleh pabrik, yang membuat mereka harus berputar-putar mencari tempat penampungan atau RAM yang masih bersedia membeli hasil panen.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Andy Suhary, menyoroti langsung persoalan ini. Ia mengungkapkan, berdasarkan pemantauan di lapangan, pembatasan penerimaan TBS terjadi karena adanya hambatan dalam penyaluran Crude Palm Oil (CPO) ke wilayah Padang.
“Bahkan ada petani yang mengaku harus berkeliling seharian untuk mencari tempat penampungan atau RAM yang masih bersedia menerima buah sawit mereka. Ini tentu menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani,” ujar Andy dalam keterangannya, baru-baru ini.
DMO dan DPO Disorot sebagai Pemicu
Andy menilai, kebijakan pemerintah pusat terkait Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) ikut berkontribusi terhadap tekanan harga dan penyerapan TBS di daerah. Ia meminta Kementerian Perdagangan mengevaluasi kebijakan tersebut jika terbukti merugikan petani.
“Kalau memang kebijakan DMO dan DPO ikut memengaruhi kondisi ini, tentu harus menjadi perhatian pemerintah pusat. Jangan sampai kebijakan tersebut justru berdampak kepada kesejahteraan petani sawit,” tegasnya.
Pemprov Diminta Segera Turun Tangan
Andy meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu segera berkoordinasi dengan perusahaan pengolahan sawit, asosiasi petani, hingga pemerintah pusat. Langkah ini dinilai krusial untuk mencari akar masalah dan memastikan distribusi hasil sawit kembali normal.
Ia menegaskan, sektor perkebunan sawit merupakan salah satu penopang utama perekonomian Bengkulu, terutama di Kabupaten Mukomuko yang mayoritas warganya menggantungkan mata pencaharian dari komoditas ini.
“Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut. Sawit merupakan sumber penghidupan masyarakat. Pemerintah harus hadir, mencari solusi, dan memastikan petani tidak terus dirugikan akibat terbatasnya penerimaan TBS maupun anjloknya harga di tingkat petani,” pungkasnya.
