KEPAHIANG — DPRD Kabupaten Kepahiang memulai pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, Jumat (10/7/2026). Rapat gabungan komisi yang dipimpin Ketua DPRD Gregory Dayefiandro ini menandai dimulainya penyusunan Rancangan APBD yang akan menjadi acuan pembangunan daerah.
Dalam rapat tersebut, pimpinan DPRD menyerahkan Nota KUA-PPAS kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Dokumen ini akan menjadi dasar bagi Banggar untuk menelaah arah kebijakan anggaran, prioritas pembangunan, dan plafon anggaran sementara yang diajukan pemerintah daerah.
Empat Sektor Prioritas dalam Pembahasan Anggaran 2027
Wakil Ketua II DPRD Kepahiang, Ansori, mengungkapkan bahwa pembahasan KUA-PPAS tahun ini akan menyoroti empat sektor utama. Sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan percepatan penurunan angka stunting menjadi bidang yang mendapat perhatian khusus.
"APBD harus diarahkan untuk mendukung program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Ansori.
Ketua DPRD: Pembahasan Harus Objektif dan Transparan
Ketua DPRD Kepahiang, Gregory Dayefiandro, menegaskan bahwa Badan Anggaran memiliki tanggung jawab mengkaji secara menyeluruh setiap program dan kegiatan yang diusulkan. Ia menekankan bahwa proses pembahasan harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
"Setiap usulan program harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kemampuan fiskal daerah, dan prioritas pembangunan Kabupaten Kepahiang. Pembahasannya harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel," tegas Gregory.
Dari KUA-PPAS Menuju APBD yang Berpihak pada Warga
Dokumen KUA-PPAS merupakan landasan utama dalam penyusunan Rancangan APBD. DPRD bersama pemerintah daerah akan membahasnya secara komprehensif untuk memastikan setiap kebijakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pembangunan.
Melalui pembahasan yang cermat, DPRD Kepahiang berharap APBD 2027 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat infrastruktur, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
