BENGKULU — Instruksi tersebut disampaikan Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar secara hybrid dari Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Senin (27/7/2026). Rapat ini juga membahas kelancaran distribusi BBM dan evaluasi program 3 juta rumah. Fokus utama arahan Tomsi adalah stabilisasi harga beras dan minyak goreng melalui GPM yang digencarkan kembali.
Disparitas Harga Bawang Putih Juga Jadi Sorotan
Selain beras dan minyak goreng, Tomsi menyoroti disparitas harga bawang putih yang tinggi antara tingkat distributor dan pengecer. Kondisi ini dinilai mengindikasikan lemahnya pengawasan rantai distribusi. "Kita lakukan Gerakan Pangan Murah yang masif seperti yang dulu lagi. Dalam proses distribusinya ini juga perlu kita pahami bersama untuk kita bisa menjaga kelayakan harga bawang putih tersebut," ujar Tomsi.
Ia menegaskan, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus memperketat pengawasan agar margin harga komoditas tetap wajar. Langkah ini dinilai mendesak untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi pangan nasional.
Bulog Siapkan GPM Serentak di Seluruh Indonesia
Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan pihaknya telah merencanakan pelaksanaan GPM. Operasi pasar ini akan difokuskan pada komoditas beras dan digelar secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada awal Agustus 2026.
Langkah ini merupakan respons langsung terhadap data terbaru yang menunjukkan tekanan harga pangan telah meluas secara signifikan. Dengan cakupan 152 kabupaten/kota yang terdampak kenaikan beras, intervensi pasar menjadi instrumen utama yang diandalkan pemerintah untuk meredam laju inflasi dalam waktu dekat.
Dampak bagi Pelaku Bisnis dan Investor
Bagi pelaku bisnis ritel dan distributor pangan, gelombang GPM ini berarti potensi penurunan margin jual dalam jangka pendek akibat harga eceran yang dikendalikan. Namun, di sisi lain, program ini menjaga volume permintaan tetap stabil karena daya beli masyarakat tertopang. Investor di sektor konsumer dan agribisnis perlu mencermati apakah intervensi ini akan memengaruhi harga pokok penjualan emiten-emiten terkait, terutama yang bergantung pada harga beras dan minyak goreng. Data inflasi pangan yang terkendali biasanya menjadi sentimen positif bagi IHSG karena mengurangi tekanan pada belanja rumah tangga.
