Pencarian

Pemerintah Targetkan 30.000 Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi Penuh pada Akhir 2026

Jumat, 14 Agustus 2026 • 13:27:01 WIB
Pemerintah Targetkan 30.000 Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi Penuh pada Akhir 2026
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

BENGKULU — Presiden Prabowo Subianto mematok target ambisius pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebanyak 30.000 unit hingga penutup tahun 2026. Capaian itu hampir tiga kali lipat dari realisasi saat ini yang tercatat 10.000 koperasi, dengan 3.300 di antaranya telah beroperasi secara optimal.

"3.300 di antaranya beroperasi secara optimal dan target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 Koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026, Jumat, 14 Agustus.

Strategi Target Tinggi ala Bung Karno

Prabowo mengakui angka 30.000 sengaja dibidik tinggi untuk memaksa percepatan kerja di lapangan. Ia merujuk pada filosofi Presiden Soekarno tentang cita-cita setinggi langit sebagai pendorong semangat eksekusi.

"Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit kalau kau tidak berhasil minimal kau jatuh di antara bintang-bintang saudara-saudara sekalian. Target harus tinggi, bekerja keras, insyaAllah sampai. Kalau saya taruh target 12.000 nanti sampainya 11.000. Kalau nanti 30.000 sampainya 29.000 ini prestasi," ucapnya.

Logika tersebut dipilih untuk menghindari hasil akhir yang jauh di bawah potensi. Dengan patokan lebih tinggi, Prabowo menilai aparat dan pengelola koperasi akan terdorong bekerja lebih keras dibandingkan jika target awal dipasang rendah.

Koperasi sebagai Offtaker dan Pemilik Armada Angkut

Kehadiran KDMP diharapkan mengubah posisi koperasi dari sekadar lembaga simpan pinjam menjadi pemain utama rantai pasok hasil pertanian dan perikanan. Prabowo menegaskan koperasi kini difungsikan sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi warga.

"Koperasi sudah bisa menjadi offtaker, koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia bahwa koperasi diorganisir dibantu dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri," ucapnya.

Dengan skema ini, pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi panen raya yang gagal diserap pasar. Masalah klasik seperti petani kekurangan pembeli atau tidak tersedianya truk pengangkut saat panen disebut akan teratasi karena koperasi telah dilengkapi sarana transportasi mandiri.

Proyeksi Percepatan Pembangunan hingga 2026

Untuk mencapai 30.000 unit dalam waktu kurang dari dua tahun, pemerintah membutuhkan tambahan 20.000 koperasi baru. Artinya, rata-rata pembangunan harus berjalan sekitar 1.000 unit per bulan terhitung sejak September 2025 hingga Desember 2026.

Jumlah 3.300 koperasi yang beroperasi optimal saat ini baru mencakup 11 persen dari total target akhir. Mayoritas dari 10.000 unit yang sudah dibangun masih menjalani penyesuaian kelembagaan dan tata kelola sebelum dinyatakan siap beroperasi penuh.

Pernyataan Presiden ini menjadi sinyal bagi kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi pembangunan fisik serta pendampingan manajemen. Keberhasilan program ini akan diukur bukan hanya dari jumlah unit berdiri, melainkan dari fungsi ekonomi yang berjalan di desa-desa.

Follow lintasbengkulu.id

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: voi.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks