Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bengkulu mencatat realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) telah mencapai Rp121,58 miliar hingga akhir Agustus 2026. Dana APBN itu terserap untuk pembelian 1.029 unit rumah subsidi yang tersebar di 144 perumahan pada 10 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Program ini menawarkan tenor hingga 40 tahun dengan bunga tetap lima persen untuk meringankan cicilan masyarakat berpenghasilan rendah.
KOTA BENGKULU — Realisasi anggaran subsidi perumahan melalui program KPR FLPP di Provinsi Bengkulu terus menunjukkan tren positif. Kepala Kanwil DJPb Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardhana, menyebut total penyaluran hingga pekan ketiga Agustus 2026 menyentuh angka Rp121,58 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dana tersebut digunakan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dengan biaya lebih terjangkau. Dari total anggaran yang digelontorkan, sebanyak 1.029 unit rumah subsidi telah terjual dan tersebar di 144 perumahan yang berlokasi di seluruh kabupaten dan kota di Bengkulu.
Skema Bunga Lima Persen dan Tenor 40 Tahun
Irfan menjelaskan, masyarakat bisa mengakses skema KPR rumah subsidi dengan tenor hingga 40 tahun. Suku bunga yang ditetapkan bersifat tetap (fixed rate) sangat rendah, yakni lima persen.
"Subsidi ini diharapkan mampu meringankan beban cicilan masyarakat sehingga akses kepemilikan rumah menjadi lebih mudah dan terjangkau," ujar Irfan di Kota Bengkulu, Senin.
Dengan skema tersebut, proyeksi angsuran bulanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa terpangkas hingga tersisa sekitar Rp500 ribu sampai Rp700 ribu saja per bulannya.
Dana Infrastruktur Permukiman Terserap 56,46 Persen
Selain penyaluran KPR, pemerintah pusat juga mengalokasikan dana APBN sebesar Rp66,73 miliar untuk Provinsi Bengkulu melalui program strategis tiga hutang rumah. Anggaran ini ditujukan bagi penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan.
Hingga pekan ketiga Agustus, realisasi dana infrastruktur tersebut telah mencapai Rp37,67 miliar atau 56,46 persen. "Diperuntukkan bagi perbaikan akses jalan, drainase, dan fasilitas umum di kawasan perumahan," kata Irfan.
Pengawalan Anggaran untuk Pengentasan Kemiskinan
Irfan menegaskan, program FLPP menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendukung pertumbuhan sektor properti sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Pemerintah berharap program ini mampu meningkatkan kepemilikan rumah layak di wilayah Bengkulu.
"Kanwil DJPb akan mengawal setiap rupiah dari program perumahan ini agar tepat sasaran dan menjadi jangkar pengentasan kemiskinan di Provinsi Bengkulu," tegasnya.
