BENGKULU — Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mulai menerapkan inovasi pengolahan sampah organik menggunakan metode komposter sederhana. Program ini tidak dimulai dari sosialisasi ke masyarakat luas, melainkan dari internal ASN DLH sendiri.
Kepala DLH Kota Bengkulu, Anshar Amin, mengatakan bahwa persoalan sampah tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendirian. Ia menekankan pentingnya keterlibatan semua elemen, dimulai dari lingkungan kerja terdekat.
"Kita memulai gerakan memilah sampah dimulai dari kantor kita sendiri. Persoalan sampah ini persoalan bersama, maka semua orang harus ikut terlibat dalam pengelolaannya," ujar Anshar, Kamis (21/5/2026).
Setiap ASN Bawa Sampah Organik Seminggu Sekali
Dalam penerapannya, setiap ASN di lingkungan DLH diwajibkan memilah sampah organik dari rumah masing-masing. Sampah tersebut kemudian dibawa ke kantor setiap pekan untuk diolah menggunakan komposter yang sudah disiapkan.
"Setiap ASN wajib memilah sampah dari rumah. Sampah organiknya dibawa ke kantor seminggu sekali untuk diolah menggunakan komposter yang sudah kita siapkan," jelas Anshar.
Komposter Sederhana dari Ember Induk
Metode yang digunakan tergolong sederhana. DLH menyediakan komposter berbahan dasar ember induk untuk mengolah sampah organik rumah tangga menjadi pupuk kompos. Pupuk ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk tanaman di lingkungan perkantoran atau dibawa kembali oleh ASN.
Langkah kecil ini diyakini mampu menekan jumlah sampah yang selama ini langsung dibuang ke TPA tanpa melalui proses pemilahan. Selama ini, sampah organik dan anorganik tercampur begitu saja, mempercepat penuhnya daya tampung TPA.
Sampah Anorganik Bernilai Ekonomi
Dengan adanya pemilahan sejak dari rumah tangga, sampah organik dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sementara itu, sampah anorganik seperti plastik, kardus, dan botol dapat memiliki nilai ekonomi tersendiri melalui bank sampah yang sudah berjalan di Kota Bengkulu.
Program ini diharapkan menjadi pilot project yang nantinya bisa diterapkan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kemudian ke tingkat kelurahan serta RT/RW. Pemkot Bengkulu menargetkan perubahan kebiasaan ini bisa menjadi budaya baru di tengah masyarakat.
