MUKOMUKO — Bupati Mukomuko Choirul Huda angkat bicara soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menolak harga minyak sawit Indonesia ditentukan oleh negara lain. Ia menyebut pernyataan itu mewakili suara petani sawit di daerahnya.
“Pernyataan Presiden ini mewakili suara kami di daerah. Kabupaten Mukomuko salah satu sentra sawit di Bengkulu. Selama ini petani kita yang kerja keras, tapi harga ditentukan pasar luar. Ini jelas tidak adil,” ujar Choirul Huda, Kamis (21/5/2026).
Petani Tak Nikmati Devisa Ekspor Rp 391 Triliun
Menurut Bupati, devisa ekspor sawit yang mencapai Rp 391 triliun pada 2025 belum sepenuhnya dirasakan petani di tingkat bawah. Ia mencontohkan harga tandan buah segar (TBS) yang kerap anjlok saat panen raya.
“Sementara CPO kita diekspor besar-besaran. Sudah saatnya Indonesia berdaulat menentukan harga sendiri,” tegasnya.
Dukungan untuk Hilirisasi dan Kedaulatan Harga
Choirul Huda menyebut Pemkab Mukomuko siap mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk memperkuat hilirisasi dan kedaulatan harga sawit. Ia mendorong pengembangan industri turunan di dalam negeri sebagai solusi jangka panjang.
“Kalau luar negeri tidak mau beli dengan harga kita, kita olah di dalam negeri. Kita dorong industri turunan, biodiesel, minyak goreng. Petani tetap untung, negara tetap kuat,” ujarnya.
Minta Pengawasan Tata Niaga Sawit di Daerah Diperketat
Bupati juga meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kementerian Perdagangan mengawasi tata niaga sawit di daerah. Tujuannya agar tidak ada permainan harga oleh tengkulak atau korporasi besar yang merugikan petani.
Pernyataan Presiden Prabowo sebelumnya disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2027, Rabu (20/5/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintah tidak ingin harga minyak kelapa sawit Indonesia terus ditentukan oleh negara lain, meski Indonesia merupakan produsen dan pengekspor sawit terbesar di dunia.
