BENGKULU — Kunjungan kerja Komisi IV DPR ke Pulau Nusakambangan itu difokuskan pada pengawasan program ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan. Titiek Soeharto yang juga politisi Partai Golkar tampak semringah saat memasuki kandang ayam petelur dan ikut memanen telur bersama petugas lapas.
Kapasitas Produksi dan Target Mandiri Pangan Lapas
Peternakan ayam petelur di Lapas Terbuka Nusakambangan saat ini memiliki populasi sekitar 2.000 ekor ayam. Produksi telur mencapai rata-rata 1.000 butir per hari, yang sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga binaan dan staf lapas.
"Ini bukti bahwa sistem pemasyarakatan terbuka bisa berjalan efektif. Warga binaan tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga mendapat keterampilan beternak yang berguna setelah bebas nanti," ujar Titiek di sela kunjungan.
Menurut data Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIA Nusakambangan, program peternakan ini telah berjalan sejak awal 2024. Selain ayam petelur, lapas juga mengembangkan budidaya lele dan tanaman hidroponik untuk mendukung program ketahanan pangan internal.
Model Pembinaan Berbasis Produksi untuk WBP
Lapas Terbuka Nusakambangan merupakan salah satu dari sedikit lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang menerapkan sistem tanpa pagar tembok tinggi. Warga binaan yang menjalani masa hukuman di sini adalah narapidana dengan kategori risiko rendah dan masa tahanan tersisa kurang dari dua tahun.
Kepala Lapas Terbuka Nusakambangan menjelaskan bahwa program peternakan dan pertanian menjadi andalan pembinaan kemandirian. Hasil produksi tidak hanya untuk konsumsi sendiri, tetapi sebagian dijual ke masyarakat sekitar dengan harga di bawah pasar.
"Kami ingin warga binaan punya bekal keterampilan. Saat kembali ke masyarakat, mereka bisa membuka usaha sendiri di bidang peternakan atau pertanian," kata Kepala Lapas dalam paparannya kepada rombongan Komisi IV DPR.
Tindak Lanjut: DPR Dorong Replikasi ke Lapas Lain
Titiek Soeharto mendorong Kementerian Hukum dan HAM untuk mereplikasi model pembinaan berbasis produksi ini ke lapas-lapas lain di Indonesia. Menurutnya, program ketahanan pangan di lapas bisa menjadi solusi atas dua masalah sekaligus: pembinaan narapidana dan pengurangan beban anggaran pangan.
Komisi IV DPR berencana membahas usulan anggaran tambahan untuk pengembangan program agribisnis di lapas dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM bulan depan. "Kami akan dorong agar setiap lapas punya program produktif. Ini investasi jangka panjang untuk mengurangi residivisme," pungkas Titiek.
