BENGKULU — Rapat entry meeting itu menjadi penanda dimulainya proses audit terhadap pengelolaan keuangan Pemprov Bengkulu. Herwan hadir mendampingi jajaran pejabat tinggi, termasuk Asisten II Setda R.A. Denni, Asisten III Setda Nandar Munadi, serta para kepala perangkat daerah.
Kehadiran seluruh pimpinan OPD dalam forum tersebut dinilai penting karena mereka akan menjadi garda depan dalam menyuplai dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa.
Alasan Keterbukaan Dokumen Menjadi Syarat Utama
Herwan menegaskan bahwa proses pemeriksaan hanya bisa berjalan efektif jika setiap instansi mau menyajikan data secara lengkap dan jujur. Dokumen yang tersembunyi atau tidak akurat justru akan memperlambat jalannya audit.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan auditor merupakan pondasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Karena itu, ia mengajak seluruh kepala OPD tidak menutup-nutupi kondisi keuangan di unit masing-masing.
Sekda: Membantu BPK adalah Bagian dari Fungsi Pemda
Dalam rapat tersebut, Sekda mengingatkan bahwa tugas pemda bukan sekadar menerima pemeriksaan, melainkan aktif mendukung kelancaran seluruh prosedur audit. Imbauan ini disampaikannya secara langsung di hadapan pimpinan OPD dan perwakilan BPK.
“Saya mengimbau seluruh kepala OPD untuk membantu dan bersinergi dengan tim BPK yang telah bertugas. Bersinergi dan membantu BPK merupakan bagian dari fungsi kita sebagai pemerintah daerah,” kata Herwan.
Ia menambahkan, kerja sama yang baik akan membuat evaluasi berjalan tertib dan berdaya guna.
Target Akhir: Memperkuat Akuntabilitas Keuangan Pemprov
Pemprov Bengkulu berharap seluruh tahapan audit dapat diselesaikan secara objektif dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan nantinya tidak hanya menjadi penilaian, tetapi juga bahan perbaikan bagi pengelolaan anggaran daerah ke depan.
Melalui komitmen keterbukaan semua OPD, proses ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif. Ujungnya, kualitas laporan keuangan dan tata kelola Pemprov Bengkulu semakin kuat di mata publik maupun pusat.
