BENGKULU — Pemerintah serius mengejar target transisi energi dengan meluncurkan proyek raksasa pembangkit listrik tenaga surya. Bahlil Lahadalia mengungkapkan, tender perdana untuk PLTS berkapasitas 30 GW akan segera digelar, sebagai tahap awal dari total target 100 GW yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
"Tahun ini kita sudah mulai. Di tahun 2026 kita akan mulai masuk tahap pertama dengan pembangunan 30 GW. Ini dengan Pak Darmo—mana tadi? Pak Dirut PLN ya—kita sudah bahas, tendernya kita akan mulai lakukan sekarang," jelas Bahlil dalam acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Rencana Besar 100 GW dan Target Matikan PLTD
Ambisi pemerintah membangun PLTS 100 GW bukan tanpa alasan. Presiden Prabowo Subianto, dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (14/8/2026), menegaskan Indonesia memiliki potensi sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun. Ia menilai sudah tidak masuk akal jika pulau-pulau kecil masih bergantung pada pasokan solar yang dikirim menggunakan kapal.
"Kita mendapat anugerah sinar matahari hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal pulau terkecil harus menunggu kapal membawa solar hanya untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya sangat tidak efisien," ujar Presiden Prabowo.
Sebagai langkah awal, pemerintah menargetkan pengoperasian PLTS 30 GW pada tahun ini. Proyeksi awal menyebutkan, kapasitas sebesar itu mampu menggantikan setidaknya 13 GW daya listrik yang selama ini dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), yang dinilai mahal dan tidak efisien.
Target 1 MW per Desa dan Dampak ke Anggaran Negara
Program transisi energi ini tidak hanya berhenti di tingkat nasional. Presiden Prabowo juga memaparkan konsep kemandirian energi berbasis desa. Setiap desa di Indonesia diimbau menyiapkan lahan untuk merealisasikan alokasi target 1 MW PLTS per desa.
"Setiap desa idealnya punya 1 MW PLTS. Kalau desa mau menyiapkan lahannya, kita bisa pastikan dan yakinkan mereka akan mendapatkan PLTS 1 MW," tegas Presiden.
Dampak ekonomi dari pembangunan PLTS 100 GW ini diproyeksikan sangat signifikan. Berdasarkan kalkulasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, keberadaan pembangkit listrik tenaga surya ini akan menekan Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik nasional secara drastis. Penghematan anggaran negara diperkirakan mencapai setidaknya Rp 73,9 triliun setiap tahunnya.
Selain efisiensi biaya produksi listrik, penghentian penggunaan solar untuk PLTD akan memangkas angka impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Dengan berkurangnya ketergantungan pada BBM impor, Indonesia bisa menghemat cadangan devisa yang selama ini terbuang untuk pembelian energi dari luar negeri.
Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) memang menjadi prioritas pemerintah. Hal ini juga tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2035, yang menargetkan porsi bauran energi mencapai 70–75 persen dari sumber-sumber bersih.
"Sekaligus dengan energi baru terbarukan. Mulai dari gas, solar panel, geothermal, hingga air, semuanya," ungkap Bahlil.
Dengan dimulainya proses lelang pada tahun ini, pemerintah optimistis pembangunan PLTS 30 GW dapat berjalan sesuai jadwal dan menjadi fondasi bagi pencapaian target 100 GW dalam beberapa tahun ke depan.
