BENGKULU — Gelombang protes masyarakat sipil yang menolak sejumlah kebijakan pemerintah pusat pada pertengahan Juni 2026 tidak berujung pada kekacauan. Analis politik senior dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, menilai institusi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berhasil menunjukkan pendekatan yang lebih manusiawi dalam mengelola aksi massa berskala besar.
"Pendekatan yang semakin humanis dan demokratis dari institusi kepolisian menjadi faktor utama yang memungkinkan demonstrasi masif berjalan terkendali," ujar Boni, Selasa (15/6/2026).
Konteks Geopolitik Global dan Tekanan Ekonomi Domestik
Gelombang protes ini, menurut Boni, merupakan respons atas resistensi terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Kebijakan tersebut dinilai kontroversial dan disebut berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Namun, Boni mengingatkan agar publik juga melihat tekanan eksternal yang dihadapi pemerintah.
"Kita juga harus fair mengakui bahwa pemerintah sedang bekerja keras mengatasi kesulitan yang muncul sebagai implikasi dari geopolitik yang konfliktual dan tidak stabil," kata mantan Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Negara (LKBN) Antara itu.
Keseimbangan antara Ketertiban dan Hak Demokratis
Boni menegaskan bahwa aksi protes adalah hak demokratis warga negara yang harus dihormati. Namun, ia juga menekankan perlunya sikap berimbang. Menurutnya, konteks global saat ini mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk beradaptasi demi menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian tatanan dunia.
"Politik yang demokratis sejatinya selalu membuka ruang dan menghargai kritik dan protes dari masyarakat untuk memperkaya informasi yang harus diproses oleh pembuat kebijakan," jelas Boni.
Polri sebagai Penjaga Stabilitas Sosial-Politik
Dalam situasi tensional seperti saat ini, Boni menilai Polri yang humanis sangat dibutuhkan. Pendekatan terukur yang diterapkan institusi kepolisian mencerminkan keseimbangan antara penegakan ketertiban umum dan penghormatan terhadap hak-hak sipil. Kedua nilai tersebut, menurutnya, tidak harus saling bertentangan dalam negara demokrasi.
Meskipun mengapresiasi kinerja Polri, Boni juga mengingatkan pemerintah untuk tetap responsif terhadap kritik publik. "Pemerintah harus makin responsif terhadap segala bentuk kritik dari masyarakat untuk menunjukkan respek terhadap aspirasi dan deliberasi publik," pungkasnya.
