BENGKULU — Perjanjian yang ditandatangani di Shanghai, China, pada 11 Juni 2026 itu mencakup dua instrumen utama. Pertama, perpanjangan Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) antara Gubernur BI Perry Warjiyo dengan Gubernur People's Bank of China (PBOC) Pan Gongsheng. Kedua, perluasan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Local Currency Transaction (LCT) yang kini mencakup Hong Kong.
Transaksi Rp 2.400 Triliun Tak Lagi Pakai Dolar
Dasco mengungkapkan, volume perdagangan bilateral Indonesia-China pada 2025 mencapai 154,5 miliar dolar AS atau setara Rp 2.400 triliun. Dengan skema baru, seluruh transaksi ekspor-impor itu dapat dilakukan langsung menggunakan rupiah dan renminbi tanpa harus dikonversi ke dolar AS terlebih dulu.
"Ini upaya yang sangat serius mengurangi kebutuhan dollar Amerika Serikat untuk transaksi dagang. Termasuk digunakannya QRIS lintas negara antara Indonesia-China. Hal ini dilakukan BI untuk memperkuat rupiah," kata Dasco dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/6).
QRIS Tembus 215 Penyedia Layanan di Dua Negara
MoU LCT juga memayungi integrasi sistem pembayaran quick response code alias QRIS lintas batas. Dasco merinci, sebanyak 191 penyedia jasa pembayaran di China dan 24 di Indonesia telah terhubung dalam jaringan ini. Artinya, pengusaha dari kedua negara bisa bertransaksi ritel hanya dengan memindai kode QR tanpa khawatir fluktuasi kurs dolar.
Kesepakatan itu ditandatangani tiga pihak sekaligus: Perry Warjiyo, Pan Gongsheng, dan Chief Executive Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) Eddie Yue. Masuknya Hong Kong memperluas cakupan LCT yang sebelumnya hanya mencakup China daratan.
Dua Tahun Negosiasi, Satu Langkah De-dolarisasi
Kerja sama ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang BI untuk mende-dolarisasi perekonomian nasional. Sejak 2024, bank sentral telah mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah mitra dagang utama, termasuk Jepang, Malaysia, dan Thailand. China, sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, menjadi prioritas utama.
Dasco menambahkan, langkah BI ini patut didukung penuh oleh DPR. "Kesepakatan itu membuat transaksi antara Indonesia, China Daratan, dan Hong Kong bisa dilakukan dengan menggunakan rupiah atau renminbi tanpa harus menggantungkan pada dollar Amerika Serikat," ujarnya.
Meski demikian, efektivitas kebijakan ini masih tergantung pada likuiditas renminbi di pasar domestik serta kesediaan pelaku usaha untuk beralih dari kebiasaan menggunakan dolar. BI sebelumnya telah menerbitkan ketentuan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) untuk menekan permintaan dolar di pasar derivatif.
