BENGKULU — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) di Kabupaten Kaur, Bengkulu, mencapai 9,62% pada 2025. Artinya, hampir satu dari sepuluh penduduk di kabupaten tersebut tidak memperoleh asupan energi yang cukup untuk hidup sehat dan aktif secara normal.
Meskipun angka ini turun 2,74% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 12,36%, secara akumulasi dalam lima tahun terakhir terjadi kenaikan sebesar 3,29%. Kondisi ini mengindikasikan kerentanan pangan jangka panjang yang belum sepenuhnya teratasi.
Posisi Kaur di Peta Kerawanan Pangan Bengkulu
Dalam pemeringkatan PoU se-Provinsi Bengkulu pada 2025, Kabupaten Kaur berada di urutan keenam dari sepuluh wilayah. Posisinya hanya lebih baik dari empat kabupaten lain yang angkanya lebih tinggi.
Berikut urutan prevalensi PoU 2025 di Bengkulu dari terendah ke tertinggi:
- Kota Bengkulu: 6,06%
- Kabupaten Mukomuko: 6,75%
- Kabupaten Bengkulu Selatan: 8,33%
- Kabupaten Bengkulu Tengah: 9,17%
- Kabupaten Kepahiang: 9,53%
- Kabupaten Kaur: 9,62%
- Kabupaten Seluma: 10,37%
- Kabupaten Bengkulu Utara: 10,39%
- Kabupaten Lebong: 10,79%
- Kabupaten Rejang Lebong: 11,61%
Angka Kaur di Atas Rata-Rata Nasional
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendefinisikan PoU sebagai indikator yang menggambarkan kondisi individu yang secara rutin mengonsumsi pangan dalam jumlah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan energi. Dengan PoU 9,62%, Kaur berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 7,89%.
Keberadaan angka ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk memperkuat program ketahanan pangan, terutama di wilayah pedesaan yang rentan terhadap fluktuasi pasokan dan daya beli masyarakat.
Perbandingan Lima Tahun: Tren Naik Meski Ada Perbaikan Tahunan
Kenaikan 3,29% dalam setengah dekade terakhir menunjukkan bahwa perbaikan tahunan belum cukup untuk membalikkan tren jangka panjang di Kaur. Penurunan dari 12,36% pada 2024 ke 9,62% pada 2025 memang positif, namun belum mampu mengembalikan tingkat kerawanan pangan ke posisi lima tahun lalu yang lebih rendah.
Data BPS ini menjadi bahan evaluasi bagi program intervensi gizi dan distribusi pangan di Kaur, yang membutuhkan pendekatan lebih terstruktur agar penurunan bersifat berkelanjutan.
